Warga Akan Garap Lahan APL,DPR-RI Desak PT GDS Tanam Jeruk 170 Ha

Anggota DPR-RI Komisi 7 saat berada di lokasi PT GDS (HG)
Warga Hariara Pintu saat
menyampaikan aspirasi kepada kepada
Komisi 7 DPR-RI.(HG) 
Partukkoan.com

Samosir - Pengelolaan lahan yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) untuk usaha pertanian dan peternakan oleh PT Gorga Duma Sari (PT GDS) seluas 800 Ha di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, menuai pro kontra antara masyarakat yang merasakan manfaat atas kehadiran PT GDS dengan pihak-pihak yang meminta perusahaan itu ditutup karena dianggap merusak lingkungan.

Desakan ini menuai laporan dan aksi dari beberapa kalangan yang menentang kehadiran PT GDS sudah dimulai sejak 2013 lalu. Pihak PT GDS juga sudah diperiksa oleh penegak hukum,Kepolisian, Kejaksaan serta kementerian lingkungan hidup terkait kelengkapan administrasi, serta laporan dari pihak yang menentang kehadiran PT GDS. Beberapa kali sudah turun ke lapangan untuk meninjau lokasi PT GDS. Namun nasib PT GDS belum jelas, apakah akan bisa beroperasi atau tidak, sehingga warga sekitar Desa Partungkot Naginjang menyatakan akan menggarap lahan tersebut jika PT GDS ditutup.

Hal ini disampaikan langsung oleh masyarakat Partungkot Naginjang kepada Komisi 7 DPR-RI saat berkunjung ke lokasi lahan PT GDS, (19/9). "Kalau PT GDS ditutup, lahannya akan kami garap dengan harga mati" demikian tertulis dalam poster yang dipampangkan warga kepada anggota DPR-RI, Jhony Allen Marbun, Milton Pakpahan bersama rombongan.

Hal senada juga dipertegas oleh pernyataan sikap yang mewakili warga sekitar, "Apapun ceritanya, kalau PT GDS ditutup lahan ini pasti akan kami garap menjadi lahan pertanian, ini sudah harga mati!"ujar warga

Menurut warga kehadiran PT GDS tidak dipungkiri membawa manfaat yang positip terhadap petani di daerah tersebut. Terbukanya akses jalan, serta bantuan berupa bibit dari pihak PT GDS kepada para petani selama ini. Mereka mengakui adanya hubungan baik antara PT GDS sebagai pengusaha dengan masyarakat petani,”Sebagai bapak angkat”.

Menanggapi apa yang disampaikan warga Jhonny Allen Marbun mengatakan, "kalau benar kehadiran PT GDS ini mensejahterakan masyarakat, kita akan dukung, namum perlu kita ingat bahwa hidup kita bukan saat ini saja, tetapi kita harus pikirkan anak-cucu kita.

Pada kesempatan itu Jhony Allen pun kembali menanyakan kepada warga bantuan apa saja yang sudah diberikan PT GDS kepada masyarakat serta mencatat satu persatu. Kemudian Jhonny Allen mengatakan tujuan kedatangan mereka bukan untuk menyatakan PT GDS bisa beroperasi atau tidak, melainkan mengumpul informasi yang sebenarnya dan melihat langsung lokasi PT GDS yang selanjutnya menjadi bahan pembahasan di komisi 7 DPR-RI.

DPR-RI: Harusnya Ditanami Dulu 170,3Ha

Sementara itu saat Tanya Jawab DPR-RI dengan pihak Humas PT GDS, melalui Siringoringo, sesuai penuturanya dari 800 Ha yang diberikan ijin, hanya 400 Ha yang bisa dikelola oleh PTG GDS untuk lahan pertanian dan peternakan, yaitu kebun jeruk dan ternak sapi. Sementara sisanya sudah digarap oleh warga. Sedangkan areal yang sudah dikelola baru seluas 170,3Ha termasuk lahan yang berisi kayu dan sudah ditebang.

Kemudian DPR-RI menanyakan sudah berapa hektar yang ditanami jeruk. Pihak PT GDS menjawanb, belum ada penanaman. Spontan anggota DPR-RI menaruh curiga tentang niat PT GDS untuk usaha pertanian dan peternakan. " Belum ada? Coba diulang dulu biar jelas, kata Jhony Allen kepada Humas PT GDS sambil menyuruh rombongan untuk merekam. "Yang ditebang seluas 170,3Ha" kata Siringoringo. Kemudian dipertegas oleh Jhonny Allen "sudah 170,3Ha yang ditebang, tetapi belum ada yang ditanami' catat dulu ini" katanya sambil mengulang beberapa kali.

Menurut Jhony Allen, jaman orde baru sudah sering terjadi penebangan hutan dengan alasan untuk lahan pertanian. Karena, sudah 170 Ha yang digarap tetapi kenapa belum ada usaha pertanian dimaksud,  katanya.

Kepada wartawan, hal serupa juga disampaikan oleh Milton Pakpahan, menurutnya luasan yang 170 Ha itu dibenahi dulu. Jangan sampai semua ditebang tetapi tidak ada yang ditanam, yang lebih parah lagi, ditinggalkan begitu saja setelah kayu habis dibabat. Semestinya dari hasil penjualan kayu yang 170 Ha itu, sudah bisa untuk membeli bibit, dan yang 170Ha itu sudah bisa ditanami jeruk. Kemudian harus ada kebun percontohan, sehingga jelas management dan perencanaannya untuk tujuan pertanian dan peternakan.

Pada kesempatan itu ,pihak PT GDS tidak sempat menjelaskan kepada anggota DPR-RI, bahwa PT GDS sebenarnya sudah terlebih dahulu membuka lahan percontohan, kebun jeruk, terong belanda dan peternakan sapi di lokasi yang berbeda, jauh sebelum PT GDS mendapat ijin mengelola 800 Ha kawasan APL.

Contohnya kebun Terong Belanda, 12 ribu batang. Kebun jeruk seluas lima hektar beserta pembibitan, dan sudah beberapa kali panen. Seusai dari lokasi  sempat meninjau kebun percontohan yang dimaksud oleh pihak PT GDS.

Terkait dengan usaha pertanian, berupa penanaman jeruk dilokasi PT GDS yang belum terlaksana sebagaimana disampaikan anggota DPR-RI, pihak PT GDS mengatakan belum bisa dilakukan penanaman karena Badan Lingkungan Hidup Penelitian (BLHP) Kabupaten Samosir belum mengeluarkan ijin lingkungan, padahal sesuai batas waktu ijin itu sudah harus dikeluarkan.

Namun pihak BLHP Kabupaten Samosir tidak memberi kepastian apakah ijin itu akan dikeluarkan atau tidak. Menurut humas PT GDS, pihak BLHP memberikan jawaban, "masih melakukan proses hingga batas waktu yang tidak ditentukan". Karena tidak adanya kepastian dari BLHP Kabupaten Samosir,  pihak PT GDS pun mengatakan, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan melakukan gugatan balik terhadap BLHP dan Pemerintah Kabupaten Samosir karena telah merugikan pihak perusahaan.(HG)
loading...
Share on Google Plus

Tentang Hatoguan Sitanggang

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment