Jokowi Tolak Revisi UU Pilkada, DPR Tetap Ngotot

Partukkoan - Jakarta 

Walau telah ditolak Presiden Joko Widodo, DPR RI tetap ngotot mengusulkan revisi undang-undang tentang pemilihan Kepala Daerah. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul mengaku akan tetap melanjutkan usulan revisi tersebut untuk mengakomodasi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. 

"Nanti Baleg musyawarah tentu dengan pemerintah dibicarakan ya atau tidak. Forumnya itu di Baleg, kalau kenyataannya bakal ditolak, tidak apa-apa. Anggota (DPR) sudah ingatkan, kalau tidak revisi dampaknya ini-ini," kata Rambe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2015). 

Rambe mengingatkan soal dampak akibat absennya Golkar dan PPP dalam pilkada bila pemerintah menolak revisi UU Pilkada. Menurut dia, ketiadaan partai politik tersebut dalam pilkada akan memicu potensi konflik karena jumlah pemilih Golkar dan PPP dari hasil Pileg 2014 sekitar 25 juta pemilih. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menentukan sikap atas usulan revisi UU tersebut. Presiden menyatakan menolak usulan itu. "Kemarin Presiden sudah menyatakan menolak revisi. Jadi akan tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015," ucap Tedjo di Istana Kepresidenan, Selasa (19/5/2015). 

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR memastikan akan menolak wacana revisi UU Pilkada. Revisi ini dipandang sarat dengan kepentingan politik. "Kita akan sampaikan akan menolak," kata Ketua Fraksi PKB Helmi Faisal Zaini di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (24/5/2015). 

Menurut Helmi, ada yang berupaya meloloskan pihak yang bersengketa di internal partai sehingga dapat mengajukan calon saat pilkada. "UU ini direvisi untuk kepentingan politis," tegasnya. 

Menurut informasi, Usul revisi UU Pilkada ini muncul sejak KPU menyetujui draf peraturan mengenai partai politik yang bersengketa. Menurut Pihak KPU, Syarat bahwa parpol yang bersengketa di pengadilan harus sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau sudah islah sebelum pendaftaran pilkada. 

Pada rapat antara pimpinan DPR, Komisi II DPR, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri, Senin (4/5/2015), DPR meminta KPU menyertakan putusan sementara pengadilan sebagai syarat untuk mengikuti pilkada. Namun, KPU menolak karena tidak ada payung hukum yang mengatur hal itu. Akhirnya, DPR berupaya merevisi UU Partai Politik dan UU Pilkada untuk menciptakan payung hukum baru.
loading...
Share on Google Plus

Tentang Dedi Sitanggang

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment