Muncul Rekomendasi Koruptor Dihukum Mati di NU, Jaksa Agung: Wujud Kemarahan Publik

Ilustrasi/ Hukuman Mati
Partukkoan - Samosir

Penerapan hukuman mati bagi koruptor diserukan ulama Nusantara yang berkumpul di Yogyakarta membahas gerakan pesantren anti korupsi. Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut wacana mengenai hal itu tentu harus didukung semua pihak.

"Semua pihak kan tentunya harus melihat, kan tentunya putusan terakhir ada di hakim kan. Penegak hukum pastinya bekerja untuk memberantas korupsi," kata Prasetyo ketika dihubungi detikcom, Rabu (5/8/2015).

Lebih lanjut lagi, Prasetyo menyatakan publik saat ini semakin terbuka melihat praktek korupsi dan menjadi marah akan hal itu. Sejumlah rekomendasi mengenai hukuman mati bagi koruptor disebut Prasetyo sebagai wujud antipati publik pada pada koruptor.

"Itu wujud kemarahan publik, kegeraman. Tapi kembali lagi putusan ada di hakim. Kalau penegak hukum pastinya menjalankan Undang-undang," kata Prasetyo.

Sebelumnya ketika puluhan ulama Nusantara berkumpul di Yogyakarta membahas gerakan pesantren anti korupsi, muncul sejumlah rekomendasi lahir dari pertemuan itu, salah satunya adalah penerapan hukuman mati bagi koruptor.

"Sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang meliputi Sanksi sosial dan moral, pemiskinan harta, ta'zir, adzab di akhirat, dan hukum maksimal berupa hukuman mati," ujar Rais Syuriah PBNU KH Ahmad Ishomuddin.

Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Gus Ishom ini dalam jumpa pers Halaqah Nasional Alim Ulama Nusantara di Hotel Santika, Yogyakarta, Rabu (29/7/2015). Dalam jumpa pers ini, hadir putri Gus Dur, Alissa Wahid, dan Dian Nafi (Ponpes Al Muayyad Sukoharjo).

Ishomuddin menyampaikan bahwa hukuman mati terhadap koruptor dapat ditetapkan apabila tindak pidana korupsi dan pencucian uang dilakukan ketika negara dalam keadaan bahaya, krisis ekonomi, krisis sosial, atau bahkan secara berulang-ulang.

"(Rekomendasi) Ini bermaksud memberikan warning kepada aparat penegak hukum untuk lebih serius menangani pelaku korupsi, untuk berani memberlakukan hukuman mati,"ujar Ishomuddin.

"Kami mendukung jika kondisi dan syaratnya terpenuhi. Ini sangat membahayakan dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara," imbuhnya.

Salah seorang ulama dari Pati KH Umar Farouq menambahkan, menurut mazhab Hanafi dan Maliki hukuman mati terhadap koruptor bisa diterapkan jika dilakukan terus-menerus. Ulama Nusantara selama ini memang berhati-hati, mengingat hukuman mati berurusan dengan nyawa manusia.

"Ini sudah waktunya, pamungkasnya dikeluarkan," kata Umar Farouq.

Dalam rekomendasi yang dibacakan oleh Ishomuddin menyebutkan bahwa korupsi mencakup kejahatan yang berkaitan dengan harta benda (al-jarimah al Maliyah) seperti Ghulul (penggelapan), Risywah (penyuapan), Sariqah (pencurian), Ghashb (penguasaan ilegal), nahb (penjarahan/perampasan), khianat (penyalahgunaan wewenang), akl al-Suht (memakan harta haram), hirabah (perampokan/perompakan), dan Ghasl al Amwal al Muharromah (mengaburkan asal usul harta yang haram. Korupsi juga telah diharamkan oleh ajaran Islam yang berdasar pada Alquran, Al-Hadist, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.
loading...
Share on Google Plus

Tentang Dedi Sitanggang

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment