Menaklukan Leviathan dan Membangun Good Governance

Ilustrasi/ Leviathan
Partukkoan - Yogyakarta

Thomas Hobbes mengenalkan istilah Leviathan untuk konsepsinya tentang Negara. Leviathan merupakan sebuah lukisan bahwa Negara layaknya seperti monster raksasa purbakala yang hidup di tengah lautan. Dan yang cukup menggelikan dalam sampul buku Leviathan, “monster” ini digambarkan terbentuk dari orang-orang yang kini kita bisa sebutkan kepada mereka; para birokrat.

Memang, bagi Hobbes Negara harus bertindak bagaikan monster raksasa yang mampu mengendalikan kekacauan di tengah kehidupan publik yang beraneka ragam keinginan. Sehingga ide Hobbes bak absolutisme Negara, dimana Negara bertindak dengan tangan besi dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Namun Hobbes tak berfikir bahwa sang Leviathan bisa berbuat destruktif terhadap kehidupan publik. Kenyataannya, negara-negara yang mempraktikan ide Hobbes ini yakni mereka rezim-rezim otoritarian justru menjadi predator yang paling ganas, yang siap memangsa kehidupan publik.

Di masa Orde Baru, kita mengenal birokrasi dan kroni. Dimana individu-individu birokrasi justru memperkaya diri, mereka melayani kepentingan dirinya sendiri dari pemerintah pusat hingga desa dan kelurahan. Dan ini terus berlangsung hingga sekarang, meski pucuk kekuasaan rutin diganti.

Mereka kerap menyabotase agenda-agenda pemerintahan yang mereka anggap tidak menguntungkan mereka. Menyunat anggaran untuk kepentingan publik. Meneguk untung dari pungli dan pemberian kontrak atau lisensi, serta mengeruk rente dari proyek-proyek pembangunan fasilitas publik.      

Kasus semacam wisma atlet, mafia pajak, mafia migas serta yang terbaru yakni pembelian puluhan Mercedes Benz yang akan dijadikan kendaraan dinas para menteri. meski telah ditolak oleh Jokowi sebagai Presiden terpilih, pengadaan mercedes tersebut tetap berjalan, merupakan sederet contoh kasus praktik despotisme dari sebuah organisasi yang disebut birokrasi.

Yang perlu diingat, praktik semacam ini tak hanya merugikan kepentingan publik, namun juga menghambat laju perkembangan ekonomi. Ia menyalahi prinsip persaingan sehat bahkan merupakan tindakan in-efisiensi.

Dengan kata lain, ia membebani ongkos transaksi ekonomi. Di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif, tindakan semacam ini justru kontraproduktif. Bahkan melemahkan sendi-sendi perekonomian dalam negeri.

Sehingga yang terjadi justru sebaliknya dari apa yang di pikirkan Hobbes. Leviathan yang digagasnya justru tak seperti apa yang ia sangka. Para birokrat bukan menjadi pelayan bagi kepentingan publik malah justru menjadi pelayan bagi dirinya sendiri.

Ia bukan menjadi pelindung kepentingan publik namun sibuk menyelamatkan kepentingannya sendiri. Mereka para birokrat bukan melaksanakan fungsinya sebagai pelayan publik justru malah melakukan upaya perburuan rente (rent-seeking).

Ia benar-benar menjadi “monster” yang brutal nan bengis, yang berkuasa di atas rakyat dan mencoba melahap semua yang ada di depan mata. Kekuasaan pun semata-mata hanya mengabdi pada hasrat. Dalam bahasa Freudian, ia berdasar pada Id yang melulu bekerja dan digerakan oleh prinsip kepuasan dan kenikmatan diri.

Kekuasaan yang demikian membawa orang tertelan oleh dunia ilusi yang menghentikan segala gerak, ia memukau, memesonakan, menyihir, mematikan kesadaran, mematikan akal, bahkan membebalkan.

Kekuasaan semacam ini tak bisa diharapkan mampu meraih capaian-capaian yang mengagumkan. Yang ada hanyalah apa yang disebut Nietzsche dengan “moralitas kawanan”. Rasionalitas yang berlaku ialah rasionalitas instrumental, yakni cara berpikir jangka pendek yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan sikap-sikap pragmatis.

Dunia tempat pikiran serba sempit dan serba praktis, tetapi pongah, di mana kemandirian berfikir dan kedaulatan diri terdesak dan lenyap di telan kekuasaan. Kekuasaan berubah menjadi seperti mesin yang berjalan sendiri, dan kemerdekaan manusia pun di telan oleh mesin itu.

Di zaman Hobbes, ia belum menemui pejabat birokrasi yang demikan, dimana sistem birokrasi justru menyandang penyakit yang paling kronis. Oleh karenanya, kita mesti berpaling dari ide Hobbes.

Dan sang Leviathan mesti di taklukan, sebelum ia semakin bertambah ganas memangsa seluruh eksistensi kehidupan. Membangun Good Governance Penelitian yang menarik dilakukan oleh Gerry van Klinken tentang para birokrat ini.

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa mereka para pejabat yang menguasai instrumen-instrumen negara baik di tingkat pusat maupun lokal menjalankan patronase, khususnya menyangkut proyek-proyek pemerintah.

Mereka memberikan proyek-proyek itu kepada para kliennya, dengan imbalan dukungan, termasuk kepada partai mereka. Sehingga munculah apa yang disebut “kroni” yang menghasilkan penyelenggara negara yang korup.

Klinken melihatnya sebagai akibat dari “demokrasi patronase” yang berjalan saat ini. Menurutnya, demokrasi jenis ini mengandalkan relasi-relasi sosial klientelistik, dimana mereka yang tidak memiliki koneksi dengan orang dalam seperti kelompok-kelompok minoritas atau mereka yang tidak memiliki apa pun untuk ditawarkan kepada sang patron tak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara.

Demokrasi telah berubah menjadi semacam mesin politik pendongkrak kekuasaan yang memperkuat patronase antara sang patron dengan kliennya. Sehingga kepentingan publik dan hak warga negera di hadang oleh para despot-despot baru.

Bahkan lebih dari itu, mereka yang berkuasa cenderung akan menyingkirkan setiap kemungkinan munculnya kontestasi, terutama dari elite alternatif yang mencoba memperbaiki keadaan.

Maka korupsi, dalam logika di atas, semakin menggurita di Indonesia. Karena mereka para despotis memonopoli akses terhadap kekuasaan negara dan birokrasi, mereka di berbagai tingkatan mengeruk keuntungan pribadi melalui penerbitan izin (produksi, ekspor, dan impor), pemeriksaan standar lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja.

Praktik-praktik penyimpangan merajalela, seperti manipulasi dokumen produksi dan ekspor,  pemerasan oleh aparat pemerintah di berbagai tingkatan baik di daerah maupun di pusat. Dengan demikian, mereka memperkaya diri sendiri atau klien dan partai mereka.

Untuk itu, fokus pemberantasan korupsi adalah amputasi perilaku kronisme dalam aparatur negara agar lembaga penyelenggara negara bisa beroperasi guna melayani kepentingan publik. Paling kongkrit, pemerintahan baru ini haruslah melakukan restrukturisasi kelembagaan dengan berani, mengingat ia hendak melawan kekuatan yang secara serius telah lama bercokol di dalam struktur birokrasi Indonesia.

Pada umumnya, kegagalan birokrasi untuk memenuhi tujuan-tujuannya secara praktis bukan melulu karena kegagalan manajerial dalam organisasi birokrasi itu sendiri, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh dominasi relasi kuasa (seperti kronisme dan patronase) tertentu yang membatasi ruang manuver bagi perubahan birokrasi. 

Yang tak kalah penting untuk membantu menjalankan perubahan itu, pemerintah haruslah membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan kontrol terhadap kinerja birokrasi. Dalam hal ini, pengintegrasian partisipasi masyarakat ke dalam proses birokrasi menjadi penting.

Ruang partisipasi masyarakat tak bisa hanya di buka dalam bentuk layanan pengaduan semata. Namun melalui citizen charter, dengan mengajak organisasi-organisasi masyarakat yang ada dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga ia memahami letak kesalahan dan sejauh mana penyimpangannya jika keputusan itu dilaksanakan. Dengan kata lain, pengawasan berlaku secara organik.

Selama ini agenda pemerintah terkait kepentingan publik terasa berada di suatu arena nun jauh di luar wilayah orang ramai dan tak pernah dipertanggungjawabkan kepada publik. Birokrasi menjadi seperti mesin yang sibuk berjalan sendiri, tercerabut dari kehidupan publik.

Saat orang pada sibuk dengan urusan masing-masing karena terdorong oleh kepentingan untuk kaya atau dapat posisi, masyarakat pun berangsur-angsur akan lepas dari proses semacam ini yakni proses bersama untuk mengatur hubungan-hubungan kekuasaan yang bisa menyelesaikan persoalan yang menghimpit hidup mereka.

Banyak hal yang kemudian hanya diserahkan kepada sejumlah ''juru atur'', pemegang kekuasaan negara alias spesialis aman dan tertib. Apatisme masyarakat pun menyeruak, dan kesewenang-wenangan penguasa pun merayap. Untuk itu, pemerintah baru ini tak boleh absen membangun tata pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis.   

Oleh: Arjuna Putra Aldino
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment