Bawaslu Laporkan KPU Sumbar Ke DKPP

Partukkoan - Padang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik soal tentang penyelenggaraan tahapan pilkada.

"KPU Sumbar disimpulkan melanggar kode etik, makanya direkomendasikan ke DKPP," kata Ketua Bawaslu Sumbar, Elly Yanti di Padang, Selasa (06/10/2015).
     
Ia menjelaskan, Bawaslu mengeluarkan dua rekomendasi hasil kajian temuan nomor rekening dua pasangan calon Gubernur Sumbar.
     
Pertama tentang pelanggaran administrasi untuk pasangan calon gubernur pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Muslim Kamis - Fauzi Bahar dan Irwan Prayitno - Nasrul Abit (MK-FB dan IP-NA) KPU, dan kedua tentang pelanggaran kode etik untuk KPU. 
     
"Untuk pelanggaran administrasi disampaikan ke KPU, sedangkan kode etik disampaikan ke DKPP di Jakarta," katanya.
     
Hal senada juga dikatakan Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Aerma Depa mengatakan, KPU direkomendasikan melanggar kode etik karena tidak profesional dan salah-salah dalam bekerja. 
     
"Akibat kesalahan bekerja itu, paslon MK-FB dan IP-NA atau tim masing-masing jadi salah pula dalam membuat rekening dana kampanye," ungkapnya.
     
Ia menjelaskan, soal pelanggaran administrasi karena calon telah salah membuat rekening kampanye.
     
"Rekening kampanye seharusnya atas nama pasangan calon, sementara yang dibuat atas nama tim pasangan calon. Rekening kampanye itu cuma satu, tapi IP-NA atau timnya buat dua rekening. Rekening yang dilaporkan awalnya satu, sedangkan pas saat pelaporan dana awal kampanye, rekeningnya lain pula," ungkapnya.
     
Rekomendasi pelanggaran administrasi itu diberikan kepada KPU Sumbar untuk ditindaklanjuti kepada pasangan calon masing-masing. KPU beri rekomendasi ke paslon langsung tidak bisa, semua harus melalui KPU "Apa tindakan KPU itu tergantung mereka atau tergantung perintah UU dan peraturan," ujar Aerma Depa.
     
Ditegaskan Aerma Depa, meski direkomendasikan melanggar administrasi syarat calon, namun sanksinya tidak ada sampai mencoret pasangan calon. "Kalau kesalahan administrasi tidak ada pencoretan, kecuali kalau syarat tidak lengkap atau ada yang kurang, baru ada kemungkinan dicoret," katanya.
     
"Apa tindakan KPU selanjutnya Bawaslu juga tidak mendikte. Selanjutnya terserah KPU. Tapi kalau pun syarat itu diperbaiki, sekarang juga bukan waktunya lagi, karena waktu memperbaiki syarat calon sudah lewat. "Pokoknya kita serahkan ke KPU apa tindakannya," ujarnya.
     
Soal pelanggaran kode etik juga tergantung DKPP. "Apakah akan diproses atau tidak, dan berapa lama tindak lanjut dari DKPP, juga tergantung mereka,"ungkap Aerma Depa.
     
Terkait KPU melanggar kode etik hasil kajian Bawaslu. Sejumlah komisioner KPU Sumbar diminta komentar tidak mau bicara. Semua saling melempar bola kepada yang lain. Divisi Hukum KPU Sumbar, Nurhaida Yetty sekarang sedang di luar kota. "Saya lagi bimtek Mahkamah Konstitusi di Bogor, jadi belum lihat keputusan Bawaslu itu. Bagian hukum KPU juga belum kasih tahu," katanya.

Oleh: Deeizon Y
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment