Ketua SPSI Samosir Desak Pemerintah Terapkan UMK

Paul Silalahi
Partukkoan - Samosir

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Samosir Paul Silalahi, desak Pemerintah Kabupaten Samosir untuk menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) bagi seluruh pekerja, termasuk kepada seluruh tenaga honorer.

Paul Silalahi mengatakan hal itu kepada Partukkoan.com seusai mengikuti kegiatan sosialisasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit tentang tata cara pembentukan, tata kerja dan pembinaan LKS Tripartit oleh pemateri Mediator Madya Hubungan Industrial (HI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Ir. Raijon Sembiring, SH, Selasa (27/10) diruang rapat kantor Bupati Samosir.

"Kita mendesak Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan tempo kepada masyarakat mengenai ketenagakerjaan khusus sektor pengupahan melalui penerapan UMK untuk tenaga kerja termasuk penggajian tenaga honorer yang ada di kabupaten samosir.

Agar seluruh masyarakat khususnya sektor pengusaha mulai timbul kesadaran tentang pentingnya pembenahan mengenai pengupahan ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir", kata Paul Silalahi.

Sesuai amanat UU sambungnya, semua itu merupakan kewajiban dan tanggungjawab moral pemerintah serta seluruh pihak terkait, organisasi pengusaha, organisasi pekerja dalam hal ini SPSI.

Lebih lanjut Paul mengatakan, SPSI mengapresiasi terlaksananya sidang pleno LKS Tripartit yang baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Samosir. Melalui hasil rapat, dirinya mendesak pemerintah untuk menerapkan UMK pada pemberian gaji honor dan pembenahan keselamatan kerja, jaminan penunjang kesejahteraan dan penerapan BPJS ketenagakerjaan.

"Dimana selama empat tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Samosir belum pernah menerapkannya. Hal itulah yang ingin kita perjuangkan agar pemerintah mau memberikan satu contoh kepada seluruh masyarakat samosir, betapa pentingnya menghargai hak-hak pekerja dari seluruh sektor pekerja", tegas Paul Silalahi.

Sementara itu Penjabat Bupati Samosir Antony Siahaan yang hadir membuka kegiatan sosialisasi itu mengatakan, kedudukan LKS Tripartit yaitu LKS Tripartit Nasional, LKS Tripartit Provinsi, LKS Tripartit Kabupaten/Kota, harus selaras, bahu membahu. Sama seperti semboyan orang Batak, Somba marhula-hula, elek marboru, Manat mardongan tubu. (Hb)
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment