Netralitas Pejabat Negara, Pejabat ASN, Kepala Desa dan Lurah Dalam Pilkada

KM. Sagala
Partukkoan - Samosir

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Lurah adalah merupakan suatu pilar dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas Negara. Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas Negara, Pejabat Negara, Pejabat ASN, Kepala Desa dan Lurah diharapkan berperilaku baik, jujur dan menjadi anutan di tengah-tengah masyarakat.

Pada saat ini, bangsa dan Negara kita sedang melaksanakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pemilihan tersebut adalah salah satu tugas Negara yang diharapkan berjalan aman, tertib dan lancar. Untuk itu pejabat Negara, ASN, Kepala Desa, Lurah dan pejabat lainnya diharapkan bersikap netral, agar pemilihan dimaksud dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Netralitas perjabat tersebut sangat penting, oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditetapkan hal-hal sebagai berikut, pasal 71 berbunyi: “Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa atau sebutan lain/ lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama kampanye”. Selanjutnya dalam pasal 188 disebutkan: “Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa atau sebutan lain/ lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 71, dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Larangan dan sanksi dalam ketentuan tersebut bertujuan tidak lain dan tidak bukan untuk mencegah keputusan atau tindakan pejabat Negara, pejabat ASN, Kepala Desa dan Lurah yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota selama kampanye. Dalam arti agar para pejabat dimaksud bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilukada.

Dalam pemilukada tersebut bukan hanya para pejabat Negara, pejabat ASN, Kepala Desa dan Lurah yang dituntut atau diharapkan bersikap netral. Para calon juga diharapkan tidak melibatkan para pejabat dimaksud berbuat tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan calon lainnya. Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 189 Undang-Undang no 1 tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut: Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain/ perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 70 dimana dengan pidana paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Kesemuanya larangan dan saksi tersebut di atas bertujuan untuk menjaga sendi-sendi kehidupan demokrasi. Demi lancarnya penyelenggaraan pemilukada yang aman dan tertib.

Pemerintah dan masyarakat menginginkan pemilukada yang sedang berlangsung saat ini berjalan aman, tertib dan lancar sesuai azas penyelenggaraan pemilukada dimaksud yakni LUBER dan JURDIL agar terpilih pemimpin sesuai dengan hati nurani masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, diharapkan agar jangan ada pihak pihak tertentu khususnya para pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya mengarahkan pemilih (masyarakat) untuk memilih salah seorang calon dengan cara memaksa atau mengintimidasi masyarakat. Apabila terjadi hal demikian, akan menguntungkan dan atau merugikan calon lain. Disamping itu, tindakan tersebut juga akan menciderai kehidupan demokrasi.

Keberpihakan para pejabat terhadap salah seorang calon tanpa menghiraukan larangan dalam peraturan perundang-undangan, tentunya terselip didalamnya hal-hal yang sifatnya negatif. Salah satunya adalah, adanya kontrak politik, dengan janji jabatan dan proyek.

Apabila hal ini terjadi akan timbul korupsi, kolusi dan nepotisme dimasa yang akan datang yang menghancurkan jalannya pemerintahan dan pembangunan. Hal ini harus dicegah, karena korupsi, kolusi dan nepotisme adalah musuh terbesar dari Negara dan Bangsa ini.

Kontrak politik dalam pilkada sebagaimana dimaksud diatas bukan hanya merusak tatanan kehidupan demokrasi, tetapi juga akan merusak tatanan kehidupan birokrasi pemerintahan.

Untuk memenuhi kontrak politik (janji-janji jabatan atau posisi yang strategis dalam birokrasi pemerintahan) Calon Kepala Daerah terpilih akan mengadakan penempatan para pejabat tidak sesuai dengan norma norma kepegawaian. Para pejabat atau pegawai yang dinilai baik dan berprestasi dibidang tugasnya ketika tidak mendukung saat pemilihan akan tergusur dan bahkan aka nada yang non job. Mutasi seperti ini sering membabi buta tanpa memikirkan kebutuhan birokrasi. (Penempatan pejabat, like is or like atau suka tidak suka).

Semua orang sepakat, bahwa kampanye adalah bagian dari proses politik yang harus dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat agar tercipta pemilih yang cerdas, tahu memilih pemimpin yang terbaik yang dinilai mampu membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu, para pejabat diharapkan bersikap netral, arif, bijaksana dan berprilaku pola anutan ditengah-tengah masyarakat dalam menghadapi pemilukada. Jangan mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan seorang calon.

Selamat Berdemokrasi !!
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment