Terkait Izin Merk Indomaret Diduga Bermasalah, Puluhan Orang “KPK” Datangi DPRD Samosir

Partukkoan - Samosir

Terkait Izin berdirinya  Indomaret di Samosir yang diduga bermasalah, akhirnya untuk kedua kali sekitar ratusan orang warga yang mengatasnamakan Kelompok Pedagang Kecil (KPK) kembali mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir, Senin (5/10) yang berlokasi di areal perkantoran  Parbaba Pangururan.

Mereka meminta supaya pemerintah daerah ini berpihak kepada rakyat kecil dimana persoalan keberadaan Indomaret Indomaret di Jl. Sisingamangaraja, No. 43, Pasar Pangururan belum miliki izin resmi dan masih memakai izin Usaha CV Bunga Tanjung (MDS), sehingga meresahkan para pedagang kecil di daerah ini. "hal ini sudah perlu segera dituntaskan secepatnya, ucap Ketua Kelompok Pedagang Kecil Chandra Sihotang yang didampingi Sekretarisnya Edison Naibaho kepada Partukkoan.

Candra Sihotang menjelaskan, bahwa sehubungan dengan kehadiran perusahaan Indomaret di Kabupaten Samosir, dan pada dua (2) kesempatan ini kita telah datangi kantor DPRD ini dengan membawa aspirasi rakyat kecil dimana sebelumnya tertanggal 12 dan 19 september lalu kami telah mengkoordinasikan keluhan ini kepada Lembaga DPRD dan Pemkab Samosir.

Namun hingga saat ini kita belum ada melihat realisasi atau tindakan apa-apa dari pemerintah. "Yang sangat menyakitkan, dampak keberadaan perusahaan retail raksasa yang ber-merk Indomaret di daerah ini, kami para pedagang kecil telah mengalami berbagai himpitan dengan terbengkalainya keberlangsungan ekonomi, baik itu dari sisi menunggaknya pinjaman Bank maupun tuntutan biaya anak-anak sekolah kami", keluh Candra Sihotang

Dalam menanggapi permasalahan itu pihak pemerintah melalui Plh Bupati Samosir Tombor Simbolon SH, MM seusai rapat tertutup dengan pihak Lembaga DPRD bersama utusan Pedagang kecil di daerah itu, kepada Partukkoan membenarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir sudah menyurati pemilik izin Usaha CV Bunga Tanjung (MDS) pada tanggal 22 setember 2015 lalu.

"Adapun surat yang kita layangkan kepada Pihak CV Bunga Tanjung (MDS) yaitu; Sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang saudara pimpin, dengan ini diminta kepada saudara agar melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan perizinan yang saudara miliki serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mengindari hal-hal yang tidak diiginkan dikemudian hari, dan ini sudah kita layangkan suratnya,” ungkap Tombor

Senada, Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Samosir Hotraja Sitanggang menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir hingga saat ini, pihaknya belum pernah mengeluarkan Izin Indomaret di Samosir. 

Bukan tidak bisa, namun  harus sesuai Peraturan Menteri Perdangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional Pusat perbelanjaan dan toko modern. "Bahwa setiap orang yang akan membuka toko modern harus memiliki izin toko modern,”ujar Hotraja.

“Disini perlu kita jelaskan, sesuai buku register kami bahwa Indomaret dimaksud tidak ada izin atau sejenis toko modern yang kami terbitkan.” ungkap Hotraja, dan menurut Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, bahwa setiap Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus membuat dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Contohnya harus memiliki "Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 171/02.03/BPMPT/III/2012, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 0223.341.00171, Izin Gangguan (HO) Nomor 570/184/BMPT/IG/01/2015 dan Surat Keterangan Nomor 570/291/SKT/BPMPT/VI/2015 adalah untuk Kegiatan Usaha yang bukan Toko Modern dan bukan atas nama Indomaret." Pungkasnya.

Sementara itu, ketika hal ini dikonfirmasi Partukkoan Wakil Ketua DPRD Samosir Jonner Simbolon melalui telepon selulernya mengatakan bahwa, sesuai surat pengaduan masyarakat yang sudah sampai ke lembaga DPRD, disini kita sudah melakukan pemanggilan kepada Pemkab Samosir yang dihadiri Plh Bupati Samosir yang didampingi dinas dalam pembahasan keluhan masyarakat  terkait keberadaan Indomaret yang belum memenuhi izin supaya ditindaklanjuti dengan acuan tetap sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Jonner menjelaskan bahwa Kesepakatan yang diambil atas Kedatangan masyarakat pedagang yang mengatasnamakan KPK pada hari ini, kita sudah rekomendasikan kepada pihak pemerintah yang disaksikan utusan masyarakat  agar kembali menyurati pihak Indomaret untuk kedua kalinya, tuturnya

"Dalam dua hari ini Pemerintah sudah harus menyurati Pihak Indomaret untuk surat kedua, dan kami dari lembaga DPRD hanya sebagai mediasi untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan," Pungkas Jonner.

Oleh: Hatoguan Sitanggang

Plh Bupati Samosir, Tombor Simbolon, SH, MM

loading...
Share on Google Plus

Tentang Hatoguan Sitanggang

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment