Bawaslu Sumbar Selidiki Keterlibatan Oknum Walinagari Dukung Paslon

Foto: Net
Partukkoan - Padang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat selidiki keterlibatan ratusan oknum walinagari se-Kabupaten Agam yang mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar nomor urut 1Muslim Kasim-Fauzi Bahar.
    
"Keterlibatan ratusan walinagari memberikan dukungan pada pasangan cagub nomor urut 1 diselidiki," kata Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Aerma Depa di Padang.
    
Ia menjelaskan, ini akan dijadikan temuan oleh Bawaslu dalam acara silaturahmi ikatan keluarga minang Riau dengan ratusan walinagari se-Kabupaten Agam, anggota LSM, tokoh masyarakat Agam, dan Bukittinggi. Pertemuan dilaksanakan di Rumah Makan Family Banteng Bukittinggi. serta di Rumah Makan Sederhana Bukittinggi.
    
"Bawaslu akan mencek daftar hadir siapa-siapa walinagari ikut dalam silatarrahmi tersebut," ungkapnya.

Bawaslu akan menurunkan tim ke Bukittinggi dan Agam untuk mencek kebenaran acara tersebut serta melihat daftar hadir walinagari diduga mendukung cagub nomor urut 1. "Hari tim langsung turun ke dua daerah tersebut,"tegas Aerma Depa.

Ia mengatakan, sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 tentang desa dimana diharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjaga netralitas dalam Pilkada mendatang. Bagi pelanggar sanksi tegas akan berlaku seperti halnya pemecatan.
    
"Untuk itu guna mensukseskan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, Wali Nagari sebagai ujung tombak di masyarakat diminta untuk mensukseskan gelaran pesta  demokrasi ini,"katanya.
    
Ia menjelaskan, walinagari terlibat memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon (paslon) Gubernur dan Bupati, karena akan berdampak terjadinya pelanggaran hukum tindak pidana dan dapat diancam hukuman penjara.
    
"Jika ada Walinagari yang terbukti terlibat memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Gubernur dan Bupati, sanksinya pidana penjara menanti,” ungkapnya.
    
Tidak hanya oknum Walinagari yang terlibat memberikan dukungan itu saja yang akan dikenakan sanksi. Namun, calon Gubernur atau calon Bupati yang terbukti mengajak Walinagari dan Aparatur Sipil Negara (ANS), juga dapat dituntut dengan tindak pidana dan diancam hukuman penjara.
    
"Calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara, pejabat Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta warga perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)," tegas Aerma Depa.

Oleh: Derizon Yazid
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment