Ini sikap Luhut Pandjaitan Dalam Polemik Kasus PT Freeport


Partukkoan - Jakarta

Luhut B. Pandjaitan sebagai Menko Polhukam akhirnya menggelar jumpa pers, Jumat (11/12/2015) atas polemik kasus PT Freeport atau dikenal dengan sebutan "papa minta saham" di kantor Kemenko Polhukam.

Dalam jumpa pers tersebut, Luhut menjelaskan sikapnya dengan berpegang pada 5 prinsip diantaranya, pertama, Berpegang teguh kepada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Kedua, izin pertambangan harus memberikan hasil yang lebih besar bagi Indonesia, khususnya memberikan kemakmuran yang lebih besar kepada penduduk di Provinsi tempat tambang tersebut berada.

Kemudian yang ketiga, izin pertambangan harus dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan sektor pendidikan. Keempat, izin pertambangan harus dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan kelima, Indonesia harus tegas dalam memaksimalkan manfaat kekayaan alamnya bagi rakyat serta tidak tunduk kepada tekanan asing.

Berdasarkan kelima prinsip di atas, Menko Polhukam menegaskan bahwa dirinya mendukung lima syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo dalam perihal perpanjangan kontrak PT Freeport, yaitu: pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan.

Pada kesempatan itu, Luhut Pandjaitan juga memaparkan kronologis rapat dan rekomendasi yang diberikannya kepada Presiden sejak ketika menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terkait dengan kontrak karya PT Freeport.
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment