Revisi UU yang lemahkan KPK dianggap Haram hukumnya

Partukkoan - Jakarta

Rencana Komisi III DPR RI untuk membahas beberapa ketentuan dalam merevisi UU KPK mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya mantan ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif.

Syafii Maarif secara tegas menolak revisi tersebut jika tujuannya untuk melemahkan lembaga anti rasuah itu.

"Begini saja, kalau revisi untuk menguatkan saya setuju. Kalau untuk melemahkan haram hukumnya," kata Buya Syafii seperti dikutip dari detik, Sabtu (05/12/2015).

Dia setuju jika UU KPK yang lahir pada tahun 2002 itu direvisi, namun hanya untuk akomodir satu pasal tentang  pembentukan badan pengawas yang bersifat independen. Menurutnya, badan itu dibutuhkan karena lembaga dengan kewenangan besar perlu pengawasan. 

"Saya juga ingin ada badan independen yang mengawasi KPK itu. Jadi kalau itu dimasukkan ke undang-undang boleh. Sebab KPK itu kan badan yang memiliki kekuasaan luar biasa, mengurusi kasus yang luar biasa. Kalau nggak ada yang mengawasi juga masalah, mereka manusia biasa," terang tokoh asal Sumbar itu.

Sementara, di komisi III DPR rencana revisi UU KPK itu tak sebatas ketentuan badan pengawas. Sebab ada kemunculan revisi perlunya KPK izin pengadilan untuk penyadapan, kewenangan penuntutan yang dikurangi, hingga kewenangan SP3.

Sementara, ICW yang tegas menolak revisi UU KPK, karena menurut ICW akan banyak pasal yang ikut direvisi sehingga akan melemahkan KPK meski ada alasan yang mengatakan bahwa hanya pasal tertentu saja yang akan direvisi. (Part/det)
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment