Ini kata Wapres tentang Wacana Revisi UU Tindak Pidana Terorisme dan Penjara Khusus

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla
Partukkoan - Jakarta

Wacana revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme wacana pembentukan penjara khusus teroris kini kian hangat dibicarakan.

Banyak pihak yang menginginkan dibuatnya penjara khusus bagi teroris serta dilakukannya revisi UU No 15 Tahun 2003. Meski demikian tidak sedikit yang menentang dan menolak wacana tersebut.

Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, perlu dilakukan revisi UU No 15 Tahun 2003, karena dalam undang undang itu terdapat bagian bagian yang tidak dapat melakukan tindakan. Dia mencontohkan sebuah latihan simulasi pengeboman yang dilakukan dengan kayu tidak bisa ditindak. Padahal bisa jadi ada indikasi kuat potensi aksi terorisme setelah simulasi tersebut.

"Yang jelas, pengalaman kemarin, sebenarnya sejak bulan November kita telah menduga, mencium, merasakan, mendeteksi adanya aktivitas di luar kewajaran. Tetapi UU No 15 Tahun 2003, sebagai bagian dari persetujuan Perppu nomor 1 Tahun 2002, yang dibuat setelah Bom Bali, itu ada bagian-bagian yang tidak bisa melakukan tindakan," kata Seskab, Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Seperti diketahui, UU No 15 Tahun 2003 terbentuk setelah peristiwa Bom Bali beberapa tahun lalu yang disahkan atas PP pengganti UU (Perppu) No. 1 Tahun 2002.

Sementara itu, penjara khusus untuk teroris yang diminta pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendapat respon negatif dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Menururt JK, sapaan akrab Wapres, bahwa dengan dibentuknya Penjara Khusus teroris akan membuat masalah baru, khususnya dibidang keamanan.

"Wah lebih bahaya lagi! Nanti bakal jadi universitas teroris kalau seperti itu," ucap JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/1).

Selain itu, revisi UU No. 15 Tahun 2003 juga dianggapnya tak perlu dilakukan karena masih efisien dalam menghadapi pelaku teror di Indonesia.

"Saya belum pembicaraan itu. Ya semua undang-undang bisa efisien untuk mencapai keadaan yang akan datang. Sebenarnya yang paling penting itu untuk efektifitasnya jaringan bahwa intelijen itu penting, terorisme tapi bahwa semua sudah ada hukumnya tinggal bagaimana pelaksanaan efektifnya saja," ujar JK.

Teror Bom Sarinah kata Jusuf Kalla, berlangsung bukan karena kesalahan undang-undang, namun membutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk menangkalnya. Sejauh ini, JK meyakini polisi dan intelijen telah bekerja dengan baik dan telah membaca alur terorisme.
loading...
Share on Google Plus

Tentang Jusri Marbun

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment