LSM Pelindas Kecewa Dengan Pernyataan DPRD Sumbar

Partukkoan - Padang

Demonstran dari LSM Pelindas kecewa dengan pernyataan DPRD Sumbar dengan menyatakan tidak ada kewenangan DPRD dalam persoalan proyek di Pasaman Barat.
    
"Kecewanya, maka akan meneruskan surat ke DPD, serta DPR-RI," kata Bisri Batubara Koordinator demo dari LSM Pelindas, Senin (18/1/2016) di Padang.
    
Ia menjelaskan, sebagai wakil rakyat ucapan bukan kewenangan DPRD Sumbar dalam persoalan proyek pelebaran jalan di Pasaman tersebut.
    
"Seharusnya wakil rakyat dihadapan demonstran berkata mari bersama-sama, bukan mengeluarkan pernyataan tidak kewenangan DPRD Sumbar," ungkapnya.

LSM Pelindas bertemu dengan Ketua Komisi I DPRD Marlis ketika aksi demo di Gedung DPRD Sumbar persoalan proyek pelebaran jalan di Kabupaten Pasaman Barat.
LSM Pelindas akan membuat surat ke DPD, DPR-RI persoalan poyek pelebaran jalan yang dikerjakan oleh PT Vende Mestika. "Surat besok akan dikirimkan ke DPD serta DPR-RI," tegas Bisri Batubara.

Ia mengatakan, proyek pelebaran jalan memakai dana APBN yang dikerjakan PT Vende Mestika, bobot pengerjaan bukan 95 persen namun masih 75 persen.
    
"Setelah dilakukan pengecekan dilapangan pengerjaan fisik pelebaran jalan tersebut masih 75 persen, aneh PPK Satker sudah membayarkan kepada rekanannya yakni PT Vende Mestika," katanya.
    
Proyek pelebaran jalan tersebut kata dia, yang dikerjakan Vende Mestika menelan anggaran sekitar Rp38 miliar lebih dana berasal dari APBN.
    
Perusahaan tersebut seharusnya diberikan sangsi karena waktu diberikan 11 Mei hingga 31 Desember 2015 tidak terselesaikan dan juga telah diberikan waktu tambahan namun juga belum tuntas dalam mengerjakan proyek pelebaran jalan tersebut.
    
"Masyarakat sangat berharap ada pelebaran jalan tersebut, karena jalan Bendeng Rabat merupakan batas Provinsi Sumbar dengan Provinsi Sumut," ungkapnya.
    
Sementara itu Ketua Komisi I, DPRD Sumbar, Marlis menyatakan saat dibaca pernyataan sikap LSM tersebut terlihat proyek pelebaran jalan di Pasaman Barat tersebut anggaran merupakan dari APBN.
    
"Tidak ada kewengan dari Provinsi sebenarnya dalam proses untuk melelangkan dan mengawasi pekerjaan proyek tersebut, ini merupakan tanggungjawab penuh Balai Sungai Wilayah karena memakai dana APBN," kata Marlis.
    
Menurutnya, sesuai dengan tugas dan kewengan DPRD Sumbar, anggota dewan akan melihat secara langsung bagaimana proyek pelebaran jalan tersebut.
    
"DPRD Sumbar bersama pihak terkait akan melihat proyek pelebaran jalan tersebut," pungkasnya.

Jika ada dugaan korupsi dari proyek pelebaran jalan tersebut alangkah baiknya LSM Pelindas melaporkan kepada pihak kejaksaan, maupun kepolisian. 

"Dalam melaporkan dugaan korupsi LSM harus memiliki data yang lengkap agar cepat di proses oleh penegak hukum," tegas Marli. (DZ)
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment