DPR minta draft Revisi UU KPK dibuka ke publik


Partukkoan - Jakarta 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta agar draft revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuka ke publik, hal ini karena masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang isi draft tersebut.

"Dibuka saja, dibuat saja dibuka pada publik item per item. Sekarang kan zaman terbuka, bahkan kalau ada hal yang baik, seharusnya ada ruang demokrasi," kata Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait saat menjadi pembicara di rilis hasil survei bertajuk 'Revisi UU KPK dan Pertaruhan Popularitas Jokowi' di kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (8/2/2016).

Menurutnya, membuka draft itu ke publik perlu dilakukan supaya masyarakat paham bahwa revisi tidak bertujuan untuk melemahkan KPK.

"Saya tidak pernah dengar ada anggota DPR dari fraksi atau partai manapun yang mau melemahkan KPK," kata Maruarar

Sebelumnya Juru Bicara Presiden, Johan Budi menyebutkan poin-poin draft revisi itu juga belum jelas. Masyakarat banyak yang tidak mengetahui. Sebab ada yang mengatakan empat poin dan ada yang tiga belas poin.

Untuk itu menurut Johan, Menkum HAM pasti lebih paham detailnya dan jika mengarah kepada pelemahan KPK maka sikap Presiden akan menarik diri. (P-02/dtc)
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment