Pilkada Berintegritas

Partukkoan
 
Semasa kecil, ibu saya pernah memberikan hukuman. Ini lantaran saya makan pisang tetangga sebelah. Menurutku, itu biasa-biasa saja. Olehnya itu, ini saya rasakan cukup berat, dengan satu pembenaran; saya kok hanya  makan satu biji!

Oh, rupanya saat itu, kata ibu, saya tidak minta izin pada si empunya pisang. Di akhir hukuman, ibu bertitah “… jadi manusia itu harus punya kepribadian”. Lalu, saya pun menangis.

Menarik benang historis, saya kini cukup mafhum. Ibu saya telah mengajarkan suatu nilai adiluhur. Hukuman yang mengecewakanku dulu, itu syarat nilai. Soal integritas.

Standar integritas bukan soal kuantitas. Bukan pula soal suka atau tidak suka. Pertimbangannya adalah moral. Moral jadi instrument mendasar dalam menentukan benar-salah. Meminjam sentilan Anies Baswedan, dalam memakai standar benar-salah, kita tidak perlu menunggu aparat penegak hukum untuk bertindak.

Manusia, secara otonom, telah tahu standar benar-salah meski tanpa memakai varian-varian moral secara prosedural. Dalam bertindak, ada konsekuensi logis yang ditanggung.

Lokus  Pilkada

Berkaitan dengan pilkada, agaknya saya harus berharap. Sebagai orang yang tidak bisa lepas dari hak konstitusi, membahasakan “integritas” tidak boleh berlalu begitu saja.

Tahun 2017, sejumlah daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah. Maka, kita perlu hati-hati memastikan pilihan. Utamanya bila menyoal  integritas kepemimpinan. Secara politis, sebagai konstituen, kita pasti terlibat menentukan pemimpin, sekaligus menanggung “dosa” bila pilihan kita adalah orang-orang yang redup integritasnya. 

Sebagai proses melahirkan pemimpin, mekanisme pemilihan yang benar-benar selektif dan sehat, agaknya harus diragukan. Dalam pembacaan saya terhadap situasi kekinian, kebiasaan-kebiasaan buruk yang dikeluhkan publik akan mengalami ke-berulangan. 

Ada beberapa kecenderungan yang mesti diwaspadai, utamanya bagi mereka yang menghibahkan diri sebagai pengusung cahaya moral, diantaranya;

Pertama, warisan lama legasi kita masih bertahan pada titik status quo. Ada suatu kesenangan untuk mepertahankan etika politik yang dulu kita cap “kotor”. Karena kita semua meyakini adagium ini; dalam politik, hanya kepentingan-lah yang abadi.

Kedua, tata kelola kaderisasi parpol masih menemui kebuntuan. Sebab konsepsi politik yang terbangun masih sebatas tahap nalar kapital. Hasilnya, untuk mendapatkan kekuasaan, parpol harus berburu kuasa dengan mencari kandidat-kandidat yang siap secara finansial. Walhasil, mayoritas parpol cuma menjadi pintu kekuasaan, yang selalu terbuka bagi siapapun.

Ketiga,  adanya campur tangan instrumen “terlarang”. Selama ini, dalam ruang diskursus, demokrasi kita masih bertahan pada titik minimalis. Narasi demokrasi  dijalankan secara fundamental pada pendefinisian “pemilihan”.  

Dalam konteks tersebut, mau atau tidak mau, semua lokomotif pemerintahan (seperti birokrasi) harus dikerahkan, meski secara sembunyi-sembunyi. Kasus ini umumnya melibatkan para petahana.

Kecenderungan-kecenderungan diatas, bisa dipastikan terjadi. Bila terjadi, standar kita menakar figur kepala daerah yang benar-benar memiliki integritas, pasti kacau-balau. Kehadiran figur akan dinilai dalam lokus citra, dan desas-desus – stigma berubah menjadi medan penilaian. Kita semua terperangkap pada ke-tidak-pastian.

Ini memang jadi aras politik yang rumit. Dan jadi tugas bersama. Lantas bagaimana? Saya harus laksanakan titah ibu. Menolak yang tak ber-integritas pun jadi tanda moral saya menyala. Lalu Anda? (***)

Penulis: Jufra Udo
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment