Perjalanan Dinas Anggota DPRD Samosir Diduga Bermasalah, Ater Marpaung: Penegak Hukum Harus Jemput Bola

Ilustrasi/Okz
Partukkoan - Samosir

Seiring dengan adanya pernyataan sikap kurang baik yang disampaikan oleh Ketua DPRD Samosir Rismawaty Simarmata baru-baru ini disalah satu media  terbitan medan, dimana pernyataan itu menyebutkan bahwa pers atau wartawan tidak berhak menanyakan maupun mengetahui perjalanan dinas atau kegiatan dewan lainnya.

"Hal ini akhirnya menimbulkan kecurigaan yang berdampak pada tanggapan kontroversi yang pada akhirnya menjadi buah bibir khususnya di masyarakat Samosir. sehingga muncul, "ada apa, apa ada,” ucap Mantan Sekretaris PWI Bonapasogit Ater Marpaung kepada Wartawan Rabu (2/3).

Lebih lanjut, ketertutupan Saudari Rismawaty Simarmata sebagai ketua DPRD Samosir pada rekan-rekan pers yang bekerja didaerah ini tentu sangat bertentangan dengan UU Pers no 40 dan UU keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008.

"Disini besar dugaan kita bahwa anggaran atau uang dari APBD Samosir yang dipakai oleh pihak anggota dewan tersebut terdapat kecurangan secara berjamaah dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku" kata Ater.

Ater lebih lanjut menjelaskan, bahwa pernyataan ketua DPRD itu merupakan suatu bentuk pelecehan dan tidak terpuji sejalan dengan fungsinya sebagai wakil rakyat untuk menampung aspirasi masyarakat.

Ditambahkannya, Rismawaty Simarmata selaku Ketua DPRD Samosir harus juga mengerti tentang tugas dan fungsi seorang jurnalis dalam melaksanakan peliputan baik sebagai alat kontrol sosial, serta menjadi penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan keluhan yang terjadi di daerahnya.

Saat ditanya sikap apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum menanggapi pernyataan ini, mantan Sekretaris PWI empat kabupaten ini menegaskan, agar Polres Samosir, Kejaksaan Negeri Pangururan segera jemput bola melakukan pemeriksaan maupun pemanggilan terhadap ke 25 anggota dewan secara jujur dan adil tanpa ada diskriminasi dan intervensi dari pihak manapun.

Sementara itu Kapolres Samosir AKBP Eko Suprihanto SH, SIK, MH saat dikonfirmasi wartawan menyampaikan, laporan pengaduan oleh pelapor terhadap pelaku dugaan tindak pidana korupsi untuk dilengkapi dengan nama, alamat pelapor, serta melampirkan identitas yaitu foto copy KTP.

Begitu juga dalam pasal 3 ayat 1 PP Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan agar laporan itu disertai dengan bukti permulaan, karena apabila hal yang dimaksud tidak dilengkapi maka Polri dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat tersebut.

Terpisah, Ketua Badan kehormatan DPRD Kabupaten Samosir Basrun Sihombing ketika dikonfirmasi Wartawan, Rabu (2/3) melalui telepon selulernya mengatakan bahwa hingga saat ini ketua DPRD belum ada dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan atau sebuah surat teguran dari pihak mereka. ***
loading...
Share on Google Plus

Tentang Hatoguan Sitanggang

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment