Menpora: Organisasi Tidak Bisa Diurus Setengah Hati

Partukkoan - Jakarta

Tentang pencalonan Eddy Rumpoko, mulai awal sebenarnya telah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) 800/148/SJ 2012. Menurut Aturan internal pejabat daerah itu menyebutkan bahwa pejabat publik dan pejabat struktural pemerintahan, dari tingkat pusat sampai daerah tidak diperbolehkan melakukan rangkap jabatan.

Untuk itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi kembali mengimbau mengenai rangkap jabatan di kepengurusan organisasi olahraga. Karena organisasi olahraga tidak bisa diurus setengah hati.

Sebagaimana diketahui Belakangan beberapa pejabat aktif sudah mendaftarkan diri untuk maju dalam pemilihan ketua umum di cabang olahraga. PSSI misalnya ada Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) Edy Rahmayadi, dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Demikian juga PB PBSI ada juga Wiranto yang mencalonkan diri sebagai ketua umum meski masih menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Untuk itu, Imam selaku Menpora sebelumnya sudah memperingatkan bahwa rangkap jabatan tersebut tidak diizinkan karena hanya akan merugikan masing-masing organisasi yang dipimpinnya. 

Kemudian Imam kembali menyarankan agar para calon untuk berpikir ulang jika ingin maju sebagai pemimpin organisasi olahraga di Indonesia, ketika mereka masih punya tugas di organisasi/instansi pemerintah sebelumnya.

Sebab menurutnya pemimpin di kepengurusan induk olahraga nasional harus berasal dari individu-individu kompeten dan fokus di olahraga yang bakal dipimpin. Dalam hal ini, pejabat tinggi tentunya sudah habis waktu mengurus negara dan ditakutkan tidak mampu membagi peran di organisasi olahraga.

"Tidak boleh. Olahraga ini tidak boleh diurus setengah hati. Olahraga ini harus diurus sepenuh hati dengan waktu yang penuh. Nggak boleh disambi karena tanggung jawabnya berat," ucap Imam dalam jumpa pers soal Jambore Pemuda Indonesia.

Sekarang kalau ke depan ada permasalahan, lanjut Imam,  pasti nanti pemerintah yang disorot. "Padahal ada organisasi yang bertanggung jawab. Ada Pengurus Besar/Pengurus Pusat, KONI dan sebagainya. Karenanya warning pemerintah harus didengar betul," tambah Imam soal risiko rangkap jabatan tersebut.

Walau Imam sudah dua kali melontarkan peringatan itu, Kelompok 85 (K-85) mengatakan bahwa tidak ada larangan dalam statuta PSSI untuk calon ketum mempunyai jabatan di organisasi lain.

Senada juga disampaikan oleh salah satu pengurus PBSI asal Aceh yang menyebut rangkap jabatan tidak masalah dan justru banyak keuntungan yang bisa didapat. (P-02/dtc)
loading...
Share on Google Plus

Tentang Jusri Marbun

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment