Pilkada DKI Jakarta, PNS Harus Netral

Partukkoan - Jakarta

Pesta demokrasi di Provinsi DKI Jakarta tinggal menghitung hari. Untuk itu Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta menegaskan kepada PNS di jajarannya untuk bersikap netral dalam pilkada nantinya. Bahka penegasan itu diwujudkan pada sanksi pemecatan jika ada oknum PNS yang tidak netral.
Ilustrasi
"Kalau, ada birokrasi yang tidak netral maka pecat," tegas Soni dari panggung deklarasi kampanye damai di kawasan barat daya Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (29/10/2016).

Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, netralitas aparatur sipil negara sudah menjadi harga mati. "Sudah barang tentu saya mengharapkan birokrasi harus netral," tambah Soni.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta yang sedang mengikuti cuit kampanye Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga berpesan agar Soni menegakkan aturan ini. PNS Tak boleh berpihak kepada salah satu calon di gelaran Pemilu.

"Enggak boleh dukung si A, si B, si C. Kalau dukung si A, si B, si C, pecat saja sesuai aturan. Kan dia Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri," ucap Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (27/10) sebelum masa kampanye dimulai. (Pr-02/dtc)
loading...
Share on Google Plus

Tentang Jusri Marbun

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment