Ratusan Penambang di Samosir Minta Kepastian Hukum

Wabup Samosir, Ir. Juang Sinaga didampingi Kapolres Samosir AKBP Donald Simanjuntak, Ketua DPRD Samosir Risma Simarmata, Wakil Ketua DPRD Jonner Simbolon serta anggota DPRD lainnya saat berdialog dengan para penambang di Gedung DPRD Samosir | foto: Ist
Partukkoan - Samosir

Ratusan penambang galian C di Samosir bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Samosir, Senin (7/11).

Paul Silalahi, Ketua SPSI Kabupaten Samosir dalam orasinya meminta kepastian dan perlindungan hukum dari pimpinan dan anggota DPRD terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat. "Kegiatan penambangan ini dilakukan hanya untuk mencari sesuap nasi, sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup pun kami harus ditangkap dan diproses sesuai hukum," kata Paul.

Menurut Paul, jika penambang pasir tidak diijinkan di samosir maka kehidupan para penambang akan terancam. "Kalau tidak diperbolehkan, mau makan apa anak isteri kami, sedangkan selama beberapa bulan ini terjadi musim kemarau. Tanaman yang kami tanam menjadi mati akibat musim kemarau tersebut," tandasnya.

Lebih lanjut Paul meminta agar ijin penambangan yang dikeluarkan jangan tebang pilih.

"Kalau memang penambangan dilarang oleh pemerintah, kami juga berharap agar penambangan yang ada di Silima Lombu dan lainnya juga mendapat perlakuan yang sama. Karena diduga penambangan itu juga melanggar Perpres 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya," tegas Paul.

Aksi unjuk rasa itu kemudian diterima Wakil Bupati Samosir Ir. Juang Sinaga, Kapolres Samosir AKBP Donald Simanjuntak, Ketua DPRD Samosir Risma Simarmata didampingi Wakil Ketua DPRD Jonner Simbolon, serta para anggota DPRD dan pimpinan SKPD dengan melakukan dialog. 

Ketua DPRD Samosir Risma Simarmata saat menerima perwakilan pengunjuk rasa mengaku pihaknya (DPRD Samosir) akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan FKPD terkait tuntutan para penambang.

"Mengenai tuntutan yang saudara sampaikan pada hari ini akan kami kordinasikan terlebih dahulu dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), sehingga tidak menyalahi aturan, " katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Samosir Juang Sinaga mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak akan pernah mempersulit masyarakat yang berhubungan dengan administrasi khususnya dalam kepengurusan ijin galian C di Samosir ke Provinsi Sumatera Utara. 

"Namun perlu dipahami, kami tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada para penambang apakah bisa dilaksanakan penambangan atau tidak, karena hal tersebut perlu dibicarakan dengan FKPD samosir, dan berharap agar para penambang bisa bersabar, karena pasti akan kami berikan jawaban secepat mungkin," ucap Juang.

Di tempat yang sama, Kapolres Samosir AKBP Donald Simanjuntak mengaku bahwa pihaknya selaku pro dengan rakyat. Namun meski demikian, penambang juga harus paham atas tugas Polri dalam menegakkan hukum.

"Dalam hal ini, kami sebenarnya kami sangat pro rakyat demi memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Tetapi mengingat ini adalah pelanggaran hukum maka kami harus melakukan penindakan secara tegas tanpa ada pandang bulu. Untuk itu sekali lagi saya mengharapkan kepada para penambang untuk bersabar menunggu kordinasi dengan jajaran pemerintahan maupun DPRD. Dengan harapan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai," terangnya.

Pengamatan wartawan, sejak dimulai aksi demo ini sekitar 10:00 WIB hingga pukul 15:00 WIB, semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Disertai pengawalan ketat dari TNI-Polri dan juga Satpol PP.

Oleh: Suriono
Editor: Marcopolo
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment