Kasus E-KTP Yang Paling Besar Ditangani KPK

Partukkoan - Jakarta 

Kasus dugaan Korupsi proyek mega E-KTP saat ini menyeret banyak nama orang-orang besar. Bahkan kasus ini dianggap kasus terbesar yang ditangani lembaga antirasuah KPK dari sisi kerugian Negara.

Peneliti ICW, Tama S Langkun menyatakan e-KTP merupakan salah satu kasus besar yang pernah ditangani KPK dari sisi kerugian negara. Dia pun menjelaskan kalau ICW sudah melihat adanya potensi masalah di kasus e-KTP ini.

"Kalau nilai proyek hampir Rp 6 triliun ini termasuk yang besar dan kerugian negara Rp 2,3 triliun itu termasuk yang terbesar yang pernah ditangani KPK. Saya nggak tahu ya apakah ada kasus yang lebih besar dari ini dari sisi kerugian negara. Kalau menurut saya ini paling besar. Kita sempat buat review tentang e-KTP ini ya. Ada beberapa pelanggaran yang kita lihat, ada di cost bidding kemudian Pak Gamawan yang tanda tangan kontrak saat sanggah banding," terangnya.

Sementara, pengacara dua terdakwa Irman dan Sugiharto, Waldus Situmorang mengaku sebelum menerima dakwaan tidak tahu kalau nama-nama yang muncul sebanyak itu. Dia menjelaskan hal itu merupakan otoritas penuh dari KPK.

"Nama orang-orang yang disebut dalam dakwaan tidak kita ketahui seluruhnya, karena pemeriksaannnya berantai. Pemeriksaan satu lalu dicocokkan dengan yang lainnya dan muncul nama-nama itu. Itu otoritas dari penuntut umum KPK, nama-nama yang kita ketahui tidak sebanyak itu," kata Waldus dalam sebuah diskusi.

Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Baharuddin Thahir menyatakan kasus ini melibatkan banyak pihak. "Kasus ini sangat lengkap, ada penyelenggara negaranya ada, swastanya ada. Mulai dari perencanaan, pelelangan dan seterusnya ini bermasalah dari awal," ujarnya.

Mantan Ketua DPR Marzuki Alie sendiri mengaku terkejut namanya dikaitkan dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP. Marzuki menegaskan tidak pernah mau bermain anggaran selama menjabat.

"Saya tidak menduga sama sekali. Sepanjang saya di DPR saya tidak pernah mau main-main dengan anggaran, tidak mau main proyek. Silakan tanya seluruh teman-teman di Banggar, di Kementerian apakah ada Marzuki Alie minta-minta proyek," ucap Marzuki dalam diskusi bertajuk Sambar Gledek e-KTP di Warung Daun, Jakarta Pusar, Sabtu (11/3/2017).

Marzuki mengatakan dirinya selaku Ketua DPR tidak pernah mencampuri urusan-urusan di tiap komisi kecuali terjadi deadlock. Saat itu menurutnya pembahasan anggaran proyek e-KTP tidak mengalami permasalahan sehingga tidak dipanggil oleh para pimpinan DPR.

"Biasanya yang jadi perhatian itu kalau ada deadlock baru dipanggil sama pimpinan dan ditanya mana masalahnya dan apa solusinya. Contoh Kementerian Agama dan komisi VIII itu sempat saya panggil, ditanyakan masalahnya apa dan dicarikan solusinya dan bisa selesai masalahnya. Saat itu bahas masalah pelayanan haji. Dari proses penganggaran e-KTP tidak ada masalah. Kalau bicara Rp 5 sampai 6 triliun itu relatif sama dengan proyek lain, dan kita tidak ada wewenang menelusuri satu-satu. Yang berhak itu kan komisi sebagai mitra. Yang tidak sampai deadlock ya kita tidak cari-cari (masalahnya)," jelas Marzuki.

Terkait adanya dari pihak partai PDIP yang turut diperiksa dalam kasus tersebut, anggota komisi II DPR yang berasal dari PDIP Arteria Dahlan mengapresiasi KPK dalam pengungkapan kasus ini. Menurutnya publik jadi bisa menilai dan mengkritisi secara objektif terhadap kasus ini.

Meskipun nama partai tempatnya bernaung sempat disebut dalam dakwaan menerima uang, dirinya tetap mendukung KPK dalam mengungkap kasus ini. "Tetap mengapresiasi, PDIP anti tindakan korupsi. Siapapun yang korupsi ya kita proses, tidak ada ruang bagi koruptor di PDIP dan kita nggak memberi bantuan hukum," tegasnya.
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment