Sidang Kasus e-KTP Dilarang Disiarkan, Ini Kata AJI

Partukkoan - Jakarta

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang membawahi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang melarang siaran langsung sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP) yang digelar hari ini mendapat protes berbagai pihak, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Menurut AJI, dengan menutup seluruh agenda persidangan dari media merupakan hal yang perlu dipertanyakan. "Sebaiknya media diberi akses siaran langsung secara terbatas, seperti dalam persidangan kasus Ahok," ujar Ketua Umum AJI Suwarjono, di Jakarta, Kamis (9/3/2017). 

Sidang kasus e-KTP ini lanjut Suwarjono, menjadi perhatian besar publik karena berdampak pada kebutuhan orang banyak dan menyangkut dana negara yang sangat besar. Berdasarkan data KPK, dugaan korupsi dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun ini sekitar Rp 2,3 triliun. 

Menurutnya, dengan keterlibatan beberapa nama tokoh penting yang diduga terlibat dalam kejahatan korupsi ini, merupakan salah satu alasan publik ingin mengetahuinya secara langsung tanpa harus datang ke pengadilan.

Bagi AJI, ada perbedaan penting antara sidang kasus e-KTP ini dengan sidang kasus penodaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Adanya aktor sensitifitas masalah yang jadi pertimbangan sehingga kebijakan untuk membolehkan siaran langsung tak bisa diterapkan. Dalam kasus penodaan agama kata dia, ada ancaman nyata terhadap keberagaman dan ketertiban sosial jika sidang kasus itu disiarkan secara langsung. 

"Sensitifitas masalah seperti itu tak kami temukan dalam kasus e-KTP ini," sebut Suwarjono.

Sementara Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Iman D Nugroho, AJI menyadari bahwa siaran langsung juga bisa memberi dampak yang tak diinginkan. Misalnya, siaran langsung itu akan mempengaruhi opini publik terhadap kasus itu. Ada kekhawatiran bahwa pandangan orang banyak tersebut akan mempengaruhi independensi hakim. 

"Hakim sudah sepatutnya tak terpengaruh oleh pandangan publik itu dan benar-benar mendasarkan penilaiannya pada bukti dan kesaksian dalam persidangan," kata Iman D Nugroho. 

Siaran langsung memang bisa saja mempengaruhi orang-orang yang akan memberikan kesaksian. Untuk mengatasi masalah itu, kata Iman, pengadilan bisa mengeluarkan kebijakan siaran langsung hanya untuk sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, pembelaan, tuntutan dan putusan. Kebijakan seperti itu tak berlaku saat sidang yang agendanya pemeriksaan saksi. 

"Kebijakan membolehkan siaran live secara terbatas ini bisa menjadi alternatif, agar pers tak merasa dibatasi dalam tugasnya, dan kepentingan pengadilan juga tetap terjaga," tambah Iman.

Namun demikian, lanjut Iman, media elektronik yang menyiarkan langsung diharapkan tetap menjaga kode etik jurnalistik, termasuk jangan sampai ada sidang di luar persidangan. AJI mengingatkan bahwa siaran langsung merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pers yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 

Pasal 3 Undang Undang Pers menyatakan, 'Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial'. Siaran langsung dalam sidang e-KTP ini, kata Iman, merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial media agar pengadilan berjalan obyektif dan fair dalam mengusut kasus mega korupsi ini.

Untuk menghindari kontroversi terkait peliputan media, AJI mendorong komunitas pers bersama Dewan Pers membuat pedoman peliputan persidangan. "Saat ini sudah ada pedoman peliputan isu teroris, pedoman media siber, dan sangat penting membuat pedoman peliputan persidangan. Tujuannya menjaga marwah peradilan yang adil dan terbuka, namun tetap sesuai KUHAP. Daripada simpang siur atau peliputan diatur pihak lain," ujar Iman. 

Sebelumnya, keputusan melarang siaran live dalam sidang kasus E-KTP itu disampaikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yohanes Priyana, Rabu 8 Maret 2017. Menurut Yohanes, keputusan ini diambil setelah pengalaman dari persidangan kasus lain sebelumnya yang disiarkan secara langsung. (P-02/dtc) 
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment