Legalitas Ojek Online Ditolak MK, Ini Upaya Menhub

Partukkoan - Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan tetap mengupayakan moda transportasi ini bisa beroperasi pasca Mahkamah Konstitusi (MK), menolak melegalkan ojek online.

"Ojek online itu tetap kita upayakan eksis," kata Budi dilansir detik.com, Jumat (29/6/2018).

Lalu bagaimana cara Menhub mempertahankan keberadaan ojek online?

"Di antaranya kita memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mengelola ojek online," kata Budi Karya.

Payung hukum ojek online nantinya akan diserahkan kepada peraturan daerah di masing-masing wilayah. Keberadaan ojek online, kata Budi, perlu dipertahankan lantaran jumlah armada yang sudah cukup banyak dan manfaat yang sudah dirasakan masyarakat dinilai sudah sangat besar.

"Ojek online adalah suatu keniscayaan yang terjadi. Sudah banyak memberikan suatu layanan kepada kita. Jadi sekalipun tidak masuk masuk (dalam kategori transportasi umum) itu (aturannya) kita akan melimpahkan itu kepada pemda," pungkasnya. (dtc)
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment