Terkait RKUHP KPK Surati Presiden Jokowi, Ini Kata Jusuf Kalla

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
Partukkoan - Jakarta

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan KPK mengirimkan surat mereka perihal permintaan mencabut pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi di revisi UU KUHP kepada DPR, bukan kepada Presiden Joko Widodo.

"Wajibnya (menyurati) ke DPR," ucap Kalla saat menghadiri acara buka puasa bersama di kediaman Chairul Tanjung di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6).

Yang merevisi UU KUHP kata Kalla adalah DPR. Sehingga, DPR yang memiliki kewenangan dalam mencabut pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

"Itu kewenangan DPR lah jangan Presiden lagi. Itu kan dibahas di DPR, kewenangannya DPR bukan Presiden," katanya.

Sebelumnya, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan alasan pihaknya mengirim surat kepada Kepala Negara. Menurut KPK pasal-pasal tindak pidana khusus, termasuk korupsi dalam RUU KUHP dapat memperlemah pemberantasan korupsi.

Masyarakat Indonesia yang menjadi korban korupsi kata dia akan mendukung jika Presiden berupaya melawan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.

Febri mengatakan, Presiden juga memimpin penguatan pemberantasan korupsi yang salah satu caranya adalah membuat aturan yang lebih keras pada koruptor melalui revisi UU Tipikor yang ada saat ini.

Menurutnya, KPK sudah melakukan kajian mendalam terkait RUU KUHP. Sejumlah guru besar, ahli dan praktisi hukum di beberapa universitas turut dilibatkan.

Pihaknya khawatir jika RUU KUHP dipaksakan pengesahannya dalam kondisi saat ini. "Kita tidak bisa membayangkan ke depan bagaimana risiko terhadap pemberantasan korupsi dan kejahatan serius lainnya," pungkasnya. (mdk)
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment