Sampai Saat Ini P-APBD Samosir Tahun 2018 Belum Juga Dibahas, Ada Apa?

Mantan Wakil Ketua DPRD Samosir Oloan Simbolon | sumber: facebook
Partukkoan - Pangururan

DPRD Samosir hingga saat ini belum juga menggelar paripurna PABD TA 2018. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat yang menilai kinerja DPRD lamban.  

Mantan Wakil Ketua DPRD Samosir, Oloan Simbolon, kepada wartawan, Rabu (10/10/2018) mengatakan, keterlambatan bahkan hingga tidak adanya pembahasan P-APBD dipastikan menjadi sejarah di Kabupaten Samosir.

Dikatakannnya, lima tahun menjadi Wakil Ketua DPRD di Samosir, hal itu tidak pernah terjadi. "Berarti ini yang pertamakali sepanjang sejarah, setelah Samosir mekar," ucapnya.

Dirinya sangat menyayangkan bila paripurna P-APBD sampai tidak dilakukan. Karena menurutnya Kabupaten Samosir saat ini justru sedang giat giatnya melakukan program pembangunan daerah.

"Kalau hal ini terjadi, perlu kita pertanyakan kinerja dan sumberdaya legislatif," tandasnya.

Dia juga mempertanyakan, apa mungkin DPRD Samosir lupa dengan amanah mereka karena terlalu sibuk dengan perjalanan dinas ke luar daerah.

Lebih lanjut, P-APBD Samosir TA 2018 seyogianya sudah harus diparipurnakan September 2018. "Tidak ada alasan apapun, ini keterlambatan DPRD," tegasnya.

Maka menurut Oloan, DPRD Samosir harus bertanggungjawab kepada masyarakat sebagai konstituennya.

Berdasarkan Permendagri nomor 33 Tahun 2017 tambah Oloan, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, Ranperda tentang Perubahan APBD paling lambat disahkan pada minggu kedua bulan September 2018.

"Maka pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir sudah harus dilakukan," ucapnya.

Hingga berita ini dirilis, Ketua DPRD Samosir Rismawati Simarmata belum memberikan jawaban kepada wartawan, alasan keterlambatan pengesahan P-APBD TA 2018.

Sementara Ketua Komisi II DRPD Samosir menyampaikan tidak perlu terlalu berlebihan menyikapi  P-APBD 2018 tidak dibahas atau diparipurnakan DPRD.

Menurutnya P-APBD 2018 tidak ada program atau kegiatan yang prioritas. "hanya melakukan pergeseran dan penyesuaian anggaran OPD berdasarkan realisasi APBD 2018 yang dapat dituangkan melalui Peraturan Bupati Samosir," tulisnya dalam sebuah group WhatsApp.

"Mudah-mudahan keterlambatan pengesahan P-APBD 2018 menjadi  motivasi bagi eksekutif dan legislatif untuk taat menjalankan amanah peraturan/UU yang berlaku demi kebaikan Samosir kedepan ," pungkasnya.

Editor: Freddy S
loading...
Share on Google Plus

Tentang Redaksi Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment