Konsultan Yang Masih "Banting" Harga, Menteri PUPR: Bakal Saya Gugurkan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono | twitter
Partukkoan - Jakarta

Konsultan yang masih berani melakukan praktik banting-bantingan harga dalam tender jasa konsultasi dianggap tidak sopan karena menyangkut expertis (keahlian).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berjanji akan menggugurkan konsultan yang masih melakukan praktik tersebut.

"Peraturan mengenai standar renumerasi minimal sudah ada. Jangan sampai ada banting-bantingan harga lagi. Itu tidak sopan karena menyangkut expertis (keahlian). Bakal saya gugurkan," kata Basuki seperti dilansir laman Antaranews, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Pemerintah, kata Basuki, telah mengatur soal standar renumerasi minimal melalui Permen No. 19 tahun 2018 dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pekerjaan konstruksi apalagi Presiden Joko Widodo akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk periode kedua kepemimpinannya.

"Saya sangat mengapresiasi kalau organisasi sudah punya sanksi bagi anggotanya yang masih melakukan pelanggaran dengan menawar tarif jasa konsultan yang terlalu rendah," ucap Basuki.

Basuki bercerita ketika bertemu dengan konsultan yang bertanggungjawab terhadap pembangunan jembatan di Kalimantan Tengah ternyata jasanya hanya dihargai demikian rendah.

Presiden Jokowi sebut Basuki telah meminta dirinya untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di tahun 2020 dengan prioritas membangun sektor pariwisata seperti di Borobudur, Mandalika, Sulawesi Utara, dan Labuan Bajo.

"Saya harap anggota Inkindo ada yang berkontribusi di proyek-proyek itu," ucap Basuki.

Basuki juga meminta dalam pembangunan infrastruktur juga memasukan unsur seni agar tidak monoton beton dan baja.

"Ada unsur seninya sedikit lebih mahal tidak apa-apa seperti kalau membangun bendungan juga dilengkapi dengan landskap. Pokoknya kalau tidak indah akan saya minta bongkar karena seolah-olah tidak menghayati pekerjaan," tegas Basuki.

"Tidak ada hasil konstruksi yang hebat kalau tidak mendapat dukungan dari konsultan yang hebat juga," lanjutnya.

Sementara Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo Peter Frans menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebutuhan tenaga konsultan bersertifkat untuk pembangunan infrasturktur ke depan yang akan dipenuhi baik dari anggota Inkindo maupun organisasi lainnya.

"Perusahaan konsultan di Indonesia jumlahnya mencapai 8000 perusahaan, sedangkan Inkindo sendiri anggotanya mencapai 6000 perusahaan, sebanyak 85 persen anggota merupakan usaha kecil dan menengah," sebutnya.

"Kami optimisis pembangunan infrastruktur akan berjalan baik dengan adanya konsultan-konsultan handal baik itu pembangunan bendungan, jalan tol, jalur kereta api semua bisa dikerjakan konsultan dalam negeri," kata Frans menambahkan.

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga konsultan, Inkindo kata Frans telah menjalin kerja sama dengan sejumlah asosiasi profesi untuk memberikan sertifikat keahlian.

Frans juga mengaku telah meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan undang-undang mengenai jasa konsultasi, namun selama belum diterbitkan dapat memanfaatkan peraturan presiden.

"Kemudian pekerjaan rumah lain yang belum terealisasi bagimana mengakomodir perusahaan penyelenggara jasa konsultasi non konstruksi yang selama ini menginduk ke Bappenas," ucapnya.

Kesempatan itu, Peter Frans pun mengucapkan terimakasih atas diterbitkannya standarisasi renumerasi minimal, sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi konsultan yang dibayar terlalu rendah yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. (*)

Loading...
Share on Google Plus

Tentang Partukkoan

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment