AJI Sebut Kekerasan Terhadap Jurnalis Terjadi Karena Rekam Aparat Yang Brutal

Ilustrasi

Partukkoan.com

JAKARTA - Kekerasan yang terjadi terhadap Jurnalis dalam peliputan gelombang aksi belakangan ini menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia sebagian besar memiliki pola yang sama.

AJI mencatat, terdapat enam dari total 10 kasus adalah kekerasan yang diterima jurnalis saat merekam aksi brutal aparat terhadap pengunjuk rasa.

"Yang pasti, pola kekerasan yang dialami jurnalis pada beberapa hari terakhir ini sama persis seperti saat aksi 21-22 Mei. Aparat tidak menginginkan jurnalis merekam aksi kebrutalan mereka ke para demonstran," kata anggota Divisi Advokasi AJI Indonesia Joni Aswira di kantor LBH Jakarta, Rabu (25/9) mengutip CNN.

Data AJI selama sepekan terakhir hingga Rabu (25/9) hari ini ada 10 jurnalis yang mendapat kekerasan saat peliputan.

Korban diantaranya empat jurnalis Jakarta yang menerima kekerasan saat meliput aksi di Gedung DPR pada Rabu (24/9). Sementara enam orang lainnya dari Makassar dan Jayapura.

Kemudian Jurnalis dari Jakarta yang mengalami kekerasan berasal dari IDN Times, Katadata, Kompas.com dan Metro TV.

Sementara tiga jurnalis di Jayapura, sebut Joni, dihalang-halangi saat hendak melakukan peliputan mengenai aksi eksodus mahasiswa.

"Di Makassar kami juga mendapat laporan yang sudah diverifikasi AJI Makassar, ada jurnalis Antara yang ditendang dan ditarik polisi, ini juga akibat merekam aksi kekerasan aparat terhadap demonstran," katanya.

"Kemudian ada juga jurnalis Inikata.com juga mengalami pemukulan bahkan penganiayaan oleh banyak personel, ini juga akibat dia didapati aparat saat merekam aksi brutal. Terakhir jurnalis Makassar Today, juga mendapat kekerasan karena merekam kebrutalan aparat," tambahnya.

Temuan tersebut, menurut Joni, jelas membahayakan jurnalis. Pekerja media dibayang-bayangi ancaman ketika ingin meliput dan membuat berita sejernih dan seakurat mungkin untuk menginformasikan ke publik.

Berpotensi Langgar KUHP dan UU Pers

Perlakuan yang dialami para jurnalis tersebut menurut pengacara dari LBH Pers, Gading Yonggar bukan saja melanggar pasal dalam KUHP melainkan juga Undang-Undang Pers. Sebab, selain melakukan kekerasan polisi juga menghalang-halangi kerja jurnalis.

"Kekerasan yang dilakukan aparat ke jurnalis di tiga daerah itu tidak hanya melanggar aspek pidana dalam KUHP; pengeroyokan, penganiayaan dan intimidasi. Melainkan juga upaya penghalang-halangan kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999," jelas Gading.

Pasal 4 UU Pers mengatur bahwa pers nasional berhak mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Sementara pasal 18 mengatur bahwa setiap orang yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik akan diancam pidana maksimal dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta.

Bertolak dari rentetan kekerasan sebelumnya, Gading pun mendesak Dewan Pers mengaktifkan pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Menurutnya, selama ini implementasi pedoman tersebut masih tak maksimal.

"Karena dengan pedoman tersebut Dewan Pers diwajibkan berkoordinasi dengan perusahaan media, organisasi pers, juga jurnalis itu sendiri juga keluarganya untuk melaporkan tindakan penghalangan kerja jurnalistik dan kekerasan ke kepolisian," jelas dia.

Kasus-kasus kekerasan itu dikatakan Gading bisa ditindaklanjuti dengan pelaporan dugaan pelanggaran etik dan pidana.

Sementara itu Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono berjanji mengusut terkait anggota kepolisian yang diduga menghalang-halangi kerja wartawan saat peliputan aksi demo. (cnn/P)

Loading...
Share on Google Plus

Tentang Admin Lima

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment