Menyoal RKUHP, Ini Tanggapan Anggota DPR

Sumber foto: hipwee
Partukkoan.com

JAKARTA - Beberapa pasal yang ada dalam RUU KUHP saat ini menjadi polemik di tengah-tenga masyarakat. Soalnya pasal tersebut dinilai rawan dengan kondisi sosial saat ini.

Salah satu pasal yang menjadi perbincangan adalah pasal Pasal 217 hingga Pasal 220. Meski demikian, anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menilai jika pasal tersebut tak akan menjadi alat kriminalisasi.

Menurutnya, pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden merupakan delik aduan.

"Tidak mungkin (jadi alat kriminalisasi), karena selain itu adalah delik aduan mutlak, juga antara mengkritik dan menghina itu sangat berbeda," sebut Taufiqulhadi kepada wartawan, Sabtu (21/9/2019).

Politikus Partai NasDem itu mengklaim bahwa pasal-pasal yang ada pada RKUHP itu telah sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Dia juga berharap publik bisa membedakan mana kritik dan penghinaan.

"Semua pasal dalam RKUHP sudah upayakan kompatibel dengan proses demokrasi kita dan penyelenggaraan HAM. Tapi tetap berpijak pada dasar ideologi kita, Pancasila," katanya.

"Saya berharap, masyarakat juga tahu persis membedakan antara kritik dan menghina," tambah Taufiqulhadi.

Sementara itu, pakar hukum pidana Suparji Ahmad sebelumnya berpendapat, Pasal 217 sampai Pasal 220 di RUU KUHP harus dihapus karena bersifat multitafsir.

"Iya dihapus karena pasal itu penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden dikhawatirkan masih akan multiinterpretasi," ucap Suparji dalam diskusi bertajuk 'Mengapa RKUHP Ditunda?' di D'Consulate Resto & Lounge, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9) lalu. (dtc/P)

loading...
Share on Google Plus

Tentang Jusri M

Partukkoan.com merupakan Situs Online yang dikelola untuk memberikan Informasi yang akurat dan terpercaya di sekitar Wilayah Tapanuli dan Bonapasogit, partukkoan.com adalah kompasnya orang batak.
    Facebook Comment